MAHARATINEWS, Palangka Raya — Kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat kembali menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Tengah. Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah rencana pembangunan bahkan terpaksa dijadwalkan ulang, mencerminkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menegaskan bahwa kapasitas anggaran daerah saat ini belum cukup kuat untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan. Ia menyebut sebagian program harus menunggu hingga penganggaran tahun 2027.
“Kita menghadapi keterbatasan dana, sehingga sangat berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada tingginya ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat. Ketika alokasi dana dari pemerintah pusat menurun, maka ruang gerak keuangan daerah ikut menyempit. Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah karena sebagian besar masih dikuasai pusat.
Purdiono menilai kondisi tersebut tidak boleh terus berlarut. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menghadirkan inovasi kebijakan fiskal, termasuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.
“Inovasi fiskal menjadi kunci agar kita bisa menutup kekurangan pendapatan daerah,” ujarnya , kamis (25/6/2026).
Ia juga menyoroti penurunan drastis anggaran dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten, bahkan ada daerah yang mengalami penurunan anggaran secara signifikan.
Lebih jauh, Purdiono menegaskan bahwa sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kalimantan Tengah seharusnya mendapatkan manfaat yang sebanding untuk kesejahteraan masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat lebih adil dalam kebijakan distribusi anggaran.
Terkait rencana pembangunan yang akan menjangkau beberapa wilayah, Purdiono menyebut Barito Timur sebagai kawasan strategis. Ia memastikan DPRD siap memfasilitasi koordinasi lintas pemerintah daerah agar program tersebut dapat direalisasikan secara efektif dan merata. (mnc-neha)