MAHARATINEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2024 melalui Rapat Paripurna Ke-10 dan Ke-1, di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, dan turut dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi serta jajaran pemerintah daerah.
“Agenda ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam sistem pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah,” ujar Riska dalam sambutannya.
Dalam rapat itu, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka atas pelaksanaan program dan kebijakan Gubernur Kalteng selama tahun 2024. Evaluasi ini mencakup sektor pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan anggaran.
“Pendapat fraksi-fraksi mencerminkan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pemerintahan. Kami tidak hanya menyoroti capaian, tetapi juga memberi catatan atas program yang belum optimal,” jelas Riska.
Selain pendapat fraksi, rapat juga memuat pembacaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, konsideran keputusan, serta penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD dan Gubernur Kalimantan Tengah.
Rapat tersebut juga menjadi penanda berakhirnya Masa Persidangan II dan dimulainya Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
DPRD berharap evaluasi yang telah disampaikan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program di masa mendatang.
“Rekomendasi ini bukan semata kritik, melainkan dorongan agar pemerintah bekerja lebih baik ke depan,” tegas Riska. (mnc-lesta)