MAHARATINEWS, Palangka Raya – Tekanan terhadap daya beli masyarakat Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 1,06 persen. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, bahan bakar, hingga minyak goreng menjadi pemicu utama meningkatnya inflasi.
Berdasarkan data BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 112,61. Dari empat daerah pemantauan, Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, yakni 5,01 persen, sedangkan Kabupaten Sukamara mencatat inflasi terendah sebesar 3,81 persen.
Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila, ikan patin, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, hingga angkutan udara. Kenaikan harga berbagai kebutuhan tersebut turut mendorong meningkatnya pengeluaran rumah tangga.
“Inflasi terjadi karena hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga. Kontributor terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya,” kata Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, Rabu (1/7/2026).
Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 2,37 persen, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,61 persen, serta kelompok transportasi sebesar 0,58 persen. Tingginya harga beras dan bensin menjadi faktor dominan yang mendorong kenaikan tersebut.
Meski demikian, beberapa komoditas masih mencatat penurunan harga dan menahan laju inflasi. Di antaranya daging ayam ras, terong, cumi-cumi, kelapa, buah naga, hingga rampela hati ayam yang mengalami deflasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month-to-month) Kalimantan Tengah sebesar 0,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,39 persen.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa stabilitas harga bahan pokok masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pengendalian pasokan pangan, distribusi energi, serta menjaga kelancaran rantai distribusi dinilai menjadi langkah penting agar tekanan inflasi tidak semakin menggerus daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. (mnc-neha)