Maharati News – Demi suksesnya program Shrimp Estate yang sedang dibangun di Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara, Gubernur diwakili Kepala Dinas Kelautsn dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Darliansjah melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (5/7/2022).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 8 Gedung Wisma Bakrie Bappenas Jakarta. Juga dilakukan secara hybrid, yaitu offline dan online.
Audiensi bertujuan untuk menyinkronkan program pusat dan kegiatan strategis bidang Kelautan dan Perikanan (KP) serta percepatan pembangunan KP di Provinsi Kalteng.
Audiensi Daerah Provinsi Kalteng dibuka oleh Plt. Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo, membahas terkait lokasi prioritas kawasan sentra produksi perikanan di Kalteng, meliputi lokasi prioritas DAK bidang KP, lokasi prioritas pengembangan kawasan sentra perikanan budidaya tambak Udang Vaname (Shrimp Estate), dan lokasi prioritas pengembangan kampung budidaya.
Mohammad Roudo menjelaskan, berdasarkan kaidah-kaidah perubahan kebijakan DAK dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penyaluran anggaran DAK bersifat tematik dan merupakan DAK penugasan, sehingga pemilihan lokasi prioritas menjadi lebih selektif dan tuntas.
“Kami akan usahakan untuk menyuarakan aspirasi Daerah pada pembahasan nanti, dan ketika penentuan lokasi prioritas dapat dijelaskan sebelum penentuan bahwa program dan kegiatan kita sudah fokus dan sesuai dengan tematiknya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan tuntas,” imbuhnya.
Sementara itu Darliansjah meminta, Kalteng sebagai salah satu Daerah dengan penyerapan anggaran DAK terbaik, untuk itu agar dapat dipertimbangkan lokasi prioritas kawasan sentra produksi perikanan di Kalimantan Tengah yaitu lokasi prioritas DAK Bidang KP, lokasi prioritas pengembangan kawasan sentra perikanan budidaya tambak Udang Vaname (Shrimp Estate) di Kalteng, dan lokasi prioritas pengembangan kampung budidaya.
“Dengan adanya audiensi dengan pihak Bappenas ini, kami berharap dapat menerima penjelasan dari Bappenas tentang penyaluran anggaran DAK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik melalui teknokratik maupun non-teknokratik, akan kami tempuh sesuai saran dan arahan dari pihak Bappenas dan KKP,” pungkasnya. (Perdi/MN).