MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Muhajirin, menyoroti rencana kenaikan harga Minyakita yang dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah. Ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan terkait komoditas pangan pokok mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhajirin saat diwawancarai di Gedung Komisi DPRD Kalteng, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan hampir seluruh rumah tangga sehingga kenaikan harganya akan memicu efek berantai terhadap biaya hidup masyarakat.
“Kalau memang terjadi kenaikan harga Minyakita, tentu akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah harus benar-benar menghitung dampaknya agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling merasakan beban,” kata Muhajirin.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global memang memengaruhi berbagai kebijakan nasional. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus menghadirkan langkah antisipatif agar gejolak harga tidak semakin menekan masyarakat.
Ia menilai kenaikan harga minyak goreng tidak hanya dirasakan konsumen rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, warung makan, hingga industri rumahan yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan produksi.
“Kalau biaya produksi naik, harga barang ikut naik. Akhirnya masyarakat sebagai konsumen yang harus menanggung dampaknya. Karena itu, daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
Muhajirin juga menyoroti kondisi yang dinilainya tidak sejalan antara turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dengan wacana kenaikan harga Minyakita di pasaran.
“Ini yang perlu dievaluasi. Harga sawit di tingkat petani justru turun, tetapi minyak goreng direncanakan naik. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi minyak goreng agar harga tetap terkendali dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan berlebihan.
“Kami di DPRD berharap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Yang harus dijaga bukan hanya stabilitas pasokan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok,” pungkas Muhajirin. (mnc-neha)