MAHARATINEWS, Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kebijakan yang telah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI itu dinilai menjadi titik penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan kebocoran devisa negara yang selama ini terjadi dalam praktik perdagangan komoditas Indonesia.
Mantan Senator Republik Indonesia, Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani dan tepat yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan ekonomi nasional.
“Saya kagum dengan keberanian Presiden Prabowo mengambil keputusan ini. Ini langkah besar untuk kedaulatan ekonomi Indonesia,” ujar Habib Banua, yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi profesor di Universiti Geomatika Malaysia pada 24 Juni 2026.
Menurutnya, sentralisasi ekspor SDA melalui BUMN akan menutup banyak celah kerugian negara yang selama puluhan tahun terjadi akibat praktik under invoicing atau manipulasi nilai ekspor komoditas. Praktik tersebut selama ini dinilai membuat sebagian devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya kembali ke Indonesia.
“Selama ini ada kebocoran besar dalam transaksi ekspor. Dengan sistem satu pintu melalui BUMN, pemerintah bisa memperkuat pengawasan, memperjelas arus devisa, dan meningkatkan cadangan dolar nasional,” katanya.
Habib Banua menilai Indonesia selama ini terlalu lama hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa memiliki kontrol penuh terhadap perdagangan dan harga komoditas strategisnya sendiri. Akibatnya, posisi tawar Indonesia di pasar global menjadi lemah meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang profesional dan bersih. Pemerintah, kata dia, harus memastikan BUMN tidak menjadi alat kepentingan politik maupun sarang birokrasi yang lamban dan tidak transparan.
“Yang paling penting adalah tata kelola profesional. Jangan sampai BUMN menjadi sapi perah politisi. Stigma birokrasi berbelit, kurang transparan, dan praktik korupsi harus dihentikan. Ini tantangan besar yang wajib diawasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia meyakini, apabila profesionalisme benar-benar dijalankan, kebijakan itu akan memperkuat cadangan devisa Indonesia, menambah penerimaan APBN, hingga meningkatkan daya tawar Indonesia dalam menentukan harga komoditas dunia.
“Kalau langkah ini dijalankan sesuai harapan, Indonesia akan melompat menjadi negara maju. Kita tidak lagi hanya menjual hasil bumi, tetapi mulai mengendalikan kekuatan ekonomi kita sendiri,” pungkas Habib Banua. (mnc-red)