MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Junaidi, S.Ag, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar segera mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah menyusul realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hingga awal Juni 2026 masih berada di kisaran 30 persen.
Menurut Junaidi, capaian tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan. Ia menilai percepatan perlu segera dilakukan agar target penerimaan daerah dapat tercapai tanpa membebani pelaksanaan pada penghujung tahun anggaran.
“Kami berharap perangkat daerah segera melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang realisasinya masih rendah. Jangan sampai target pendapatan baru dikejar pada akhir tahun karena hal itu dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan,” ujar Junaidi, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kekuatan fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperkuat sektor pendidikan, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Junaidi menilai Kalimantan Tengah memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dari berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalimantan Tengah memiliki sumber daya yang besar. Yang diperlukan sekarang adalah strategi yang tepat, pengelolaan yang profesional, dan koordinasi yang kuat sehingga seluruh potensi pendapatan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap APBD,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik sehingga setiap penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Ia optimistis target pendapatan daerah masih dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah bekerja lebih terukur selama semester kedua tahun anggaran. DPRD, lanjut Junaidi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan berbagai upaya peningkatan pendapatan berjalan efektif sekaligus mendorong APBD mampu menjadi instrumen yang kuat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (mnc-neha)