MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah mitigasi bencana melalui pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan lewat Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 yang digelar di Aula Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Yuas menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Menurutnya, penyusunan kajian risiko bencana bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun daerah yang lebih siap menghadapi ancaman bencana.
“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujar Yuas.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota agar setiap kebijakan mitigasi dapat berjalan efektif.
Yuas menjelaskan, hasil Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan berbasis data, mulai dari pemetaan ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, hingga strategi peningkatan kesiapsiagaan.
“Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah sehingga menjadi dasar memperkuat kelembagaan serta membangun Kalimantan Tengah yang lebih tangguh menghadapi bencana,” katanya.
Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Juli 2026, diikuti sekitar 66 peserta dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga instansi vertikal.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh turut mengikuti kegiatan secara virtual, sementara narasumber Franta Eveline dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB memberikan materi mengenai penyusunan kajian risiko dan Indeks Ketahanan Daerah.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga daerah semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (mnc-lesta)