MAHARATINEWS, Palangka Raya — Permasalahan kerusakan ruas jalan nasional di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Meski kewenangan berada di pemerintah pusat melalui Kementerian, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan akses transportasi masyarakat tidak terganggu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menegaskan bahwa ruas jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang dibiayai melalui APBN. Ia juga menyoroti kondisi ruas jalan Kereng Pangi–Kasongan yang sempat mengalami gangguan dan berdampak pada mobilitas masyarakat.
Namun demikian, DPRD tetap aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pembangunan, termasuk yang berada di luar kewenangan daerah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak balai jalan. Fungsi pengawasan tetap kami jalankan, apalagi jika menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala utama dalam penanganan infrastruktur jalan di Kalteng. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran dari pusat untuk BPJN Kalteng mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp1 triliun pada 2024 menjadi hanya sekitar Rp300 miliar pada 2025. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan dalam melakukan perbaikan jalan secara menyeluruh.
Menurutnya, dengan luas wilayah Kalimantan Tengah yang sangat besar, kebutuhan anggaran ideal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan bisa mencapai lebih dari Rp2 triliun.
“Kalau hanya Rp300 miliar, itu hanya cukup untuk pemeliharaan ringan seperti menutup lubang. Untuk peningkatan jalan, jelas tidak cukup,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi anggaran agar penanganan infrastruktur jalan di Kalteng dapat berjalan optimal. Ia juga menegaskan pentingnya penanganan cepat terhadap ruas jalan strategis agar tidak menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. (mnc-neha)