MAHARATINEWS, Jakarta – Menjelang Muktamar Rabithah Alawiyah yang akan digelar pada Desember 2026, berbagai pandangan mengenai arah pembaruan organisasi semakin menguat. Prof. Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua menilai muktamar kali ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan organisasi yang telah berusia hampir satu abad.
Menurut Habib Banua, tantangan terbesar Rabithah Alawiyah saat ini bukan sekadar memilih pemimpin baru, tetapi menghadirkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi keluar dari stagnasi menuju organisasi Islam yang modern, terbuka, dan produktif.
“Rabithah Alawiyah saat ini berada pada titik yang membutuhkan perubahan besar. Ketua Umum mendatang harus benar-benar memahami manajemen organisasi modern, mampu membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa, serta mampu menyinergikan program organisasi dengan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menilai usia Rabithah Alawiyah yang tidak terpaut jauh dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seharusnya menghasilkan kontribusi sosial yang juga besar bagi masyarakat.
“NU dan Muhammadiyah telah membuktikan kiprahnya melalui ribuan sekolah, pesantren, rumah sakit, universitas, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Rabithah Alawiyah juga memiliki potensi besar untuk mencapai itu apabila dikelola dengan kepemimpinan yang profesional,” katanya.
Habib Banua menegaskan, mekanisme pemilihan Ketua Umum menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi organisasi. Ia berpandangan suara DPC dan DPW harus menjadi penentu langsung dalam memilih Ketua Umum.
“Ratusan DPC adalah representasi anggota di seluruh Indonesia. Sangat tidak relevan apabila suara mereka hanya digunakan untuk memilih formatur, kemudian formatur yang menentukan Ketua Umum. Demokrasi organisasi harus dijaga,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila terdapat upaya mengarahkan mekanisme pemilihan hanya melalui formatur demi kepentingan kelompok tertentu, maka hal tersebut berpotensi mengurangi partisipasi daerah dalam menentukan arah organisasi.
“Kalau ada penggiringan mekanisme seperti itu oleh oknum atau tim sukses calon tertentu, harus dilawan secara konstitusional. Ini bukan soal siapa yang menang, tetapi bagaimana menjaga marwah organisasi agar tetap demokratis dan dipercaya anggotanya,” ujarnya.
Habib Banua juga mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang menurutnya harus segera dibenahi kepengurusan mendatang. Di antaranya menjadikan kantor DPP sebagai pusat aktivitas organisasi, membangun sistem kaderisasi yang terukur, menciptakan pola rekrutmen pengurus yang transparan berdasarkan kompetensi, memperbaiki komunikasi internal yang selama ini dinilai terlalu sentralistik, serta membangun sistem pendanaan organisasi yang berkelanjutan.
Selain itu, ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sejumlah nama pun mulai diperbincangkan sebagai calon Ketua Umum, antara lain Habib Muhsin Idrus Alhamid – Anggota Dewan Syuro DPP Rabithah Alawiyah, Prof. Muhammad Anis Shahab – Ketua Dewan Mustasyar DPP Rabithah Alawiyah, akademisi dan tokoh yang memiliki jejaring luas di tingkat nasional maupun internasional, Ahmad Fahmi AssegafHabib Ahmad Fahmi Assegaf – Anggota Dewan Syuro DPP Rabithah Alawiyah, Prof. Muhammad Mohdar Alhamid – Sekretaris Umum DPP Rabithah Alawiyah, mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2012–2017, Habib Hasan bin Abdulkadir Alatas – Anggota Dewan Mustasyar DPP Rabithah Alawiyah yang dikenal aktif menjalin silaturahmi dengan DPW, DPC, ulama, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai unsur pemerintahan, Prof. Muhammad Baharun – Tokoh pendidikan nasional dan pengasuh lembaga pendidikan, Habib Abdusalam Alwi Alhinduan – Ketua DPW Rabithah Alawiyah Kalimantan Barat yang aktif membangun dan mengembangkan organisasi di tingkat wilayah, dan Dr . Hasan Aljufri ketua DPW Rabitah alawiyah Jawa Barat.
“Siapa pun yang terpilih nanti harus mampu menjadikan Rabithah Alawiyah sebagai organisasi Islam yang lebih terbuka, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sudah saatnya Rabithah Alawiyah tidak hanya dikenal karena sejarah dan nasabnya, tetapi juga karena karya besarnya untuk Indonesia,” pungkas Habib Banua. (mnc-red)