Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!

Kenaikan Pertamax Picu Lonjakan Harga, DPRD Kalteng Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Kenaikan Pertamax Picu Lonjakan Harga, DPRD Kalteng Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman

MAHARATINEWS, Palangka Raya — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax kembali menjadi sorotan karena dinilai berdampak langsung terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kondisi ini dirasakan terutama di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah yang masih bergantung pada distribusi dari luar daerah.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax telah memicu kenaikan harga di tingkat bawah. Ia menyebut, sebelumnya harga eceran Pertamax sudah berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter, namun kini melonjak hingga di atas Rp20.000 per liter.

“Kenaikan ini sangat berdampak, terutama terhadap harga-harga bahan pokok yang ikut naik,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi. Di beberapa wilayah, jumlah SPBU masih sangat terbatas sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan BBM secara normal. Hal ini diperparah dengan distribusi yang masih bergantung dari Banjarmasin, sehingga ketika terjadi kendala pengiriman, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sirajul juga mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM sempat terjadi beberapa waktu lalu, bahkan harga eceran sempat menyentuh Rp50.000 per liter. Ironisnya, meskipun harga melonjak tinggi, ketersediaan barang tetap terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi yang perlu segera diatasi.

Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif memantau distribusi BBM dan mengawasi harga di tingkat eceran. Selain itu, ia berharap agar pihak Pertamina dapat lebih memperhatikan kondisi daerah, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Pemerintah daerah harus terus memantau agar tidak terjadi kelangkaan lagi, dan Pertamina juga harus memastikan distribusi berjalan lancar,” tegasnya.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi dan tidak kembali merugikan masyarakat. (mnc-neha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *